 |
| Audiensi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PTRI) Jawa Timur dengan DPRD Magetan dan DPR RI Komisi IV |
Magetan, beritagress.com - Persoalan harga telur yang belum stabil menjadi perhatian serius dalam audiensi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PTRI) Jawa Timur dengan DPR RI Komisi IV yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Sabtu (8/8/2026).
Audiensi yang diinisiasi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, tersebut menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menekan keberlangsungan usaha, mulai dari ketidakstabilan harga telur, tingginya biaya pakan, hingga persoalan kelebihan populasi ayam petelur.
Riyono menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret, bukan sekadar memberikan imbauan. Salah satu langkah yang didorong adalah pembatasan populasi melalui penghentian izin pembangunan kandang ayam petelur baru.
“Kalau sekarang ada kandang baru yang mau dibangun, saya pastikan tidak akan mendapatkan izin. Pembatasan ini untuk usaha baru, bukan untuk mematikan peternak lama,” tegas Riyono.
Menurutnya, kondisi harga telur yang belum stabil membuat penambahan populasi ayam saat ini justru berisiko semakin memperburuk kondisi pasar. Peternak lama, kata Riyono, sebaiknya terlebih dahulu melakukan afkir terhadap ayam yang sudah tidak produktif sebelum melakukan penggantian populasi.
“Kalau peternak punya 8 ribu ekor, kemudian diafkir 1.000 ekor, maka penggantiannya cukup 1.000 ekor. Jadi bukan menambah populasi, tetapi mengganti yang sudah diafkir,” jelasnya.
Selain pembatasan kandang baru, Riyono menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema penyerapan ayam afkir melalui BUMN, termasuk kemungkinan keterlibatan ID FOOD. Skema tersebut diharapkan segera terbentuk agar peternak memiliki kepastian ketika melakukan afkir.
“Mudah-mudahan dalam jangka pendek, pekan depan sudah ada skemanya. Nanti akan dibahas pembelian ayam afkir, apakah berdasarkan harga per kilogram atau per ekor. Kapasitas penyerapan juga harus disesuaikan dengan kemampuan ID FOOD dan sentra-sentra ternak telur,” ungkapnya.
Riyono juga menyoroti harga pakan yang menjadi salah satu beban terbesar peternak. Ia meminta adanya pengawasan agar tidak terjadi kenaikan harga pakan yang tidak wajar.
“Kalau teman-teman menemukan ada kenaikan harga pakan, laporkan. Itu pasti akan ditindak,” katanya.
Ia sekaligus membantah informasi mengenai adanya hibah 15 ribu ekor ayam kepada peternak. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan hanya menjadi kabar bohong yang beredar di tengah masyarakat.
Riyono menilai, kebijakan pengendalian populasi harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh mengorbankan peternak rakyat.
Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar, harga telur, biaya pakan, serta keberlangsungan usaha peternak.
“Dalam kondisi harga telur seperti sekarang, mempertahankan populasi yang ada saja sudah bagus. Kalau dipaksakan menambah populasi, justru sangat berat bagi peternak. Menambah populasi saat kondisi seperti ini bisa menjadi langkah yang sangat berisiko,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan peternak untuk mencari solusi bersama. Sebab, persoalan telur bukan hanya menyangkut harga di tingkat konsumen, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ribuan usaha peternakan rakyat yang bergantung pada stabilitas sektor tersebut. (Gun)
