 |
| Koordinator Forum Rumah Kita Magetan, Rudi Setiawan |
Magetan, beritagress.com - Salah satu Aktivis Magetan, Rudi Setyawan, atau yang akrab disapa Kang Rugos, melontarkan kritik terhadap sikap sebagian anggota DPRD Kabupaten Magetan yang dinilai belum cukup aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika muncul berbagai polemik maupun simpang siur informasi di ruang publik.
Menurutnya, berbagai fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPRD bukanlah sebuah keistimewaan tanpa konsekuensi. Seluruhnya merupakan bentuk kompensasi atas tanggung jawab yang melekat sebagai wakil rakyat, sehingga harus dibarengi dengan kinerja dan keberanian menjalankan fungsi representasi secara maksimal.
“Fasilitas memadai dan tunjangan yang dinikmati anggota DPRD Magetan bukanlah hadiah tanpa syarat, melainkan kompensasi dari keringat rakyat agar mereka bekerja maksimal,” tegas Rudi, Senin (31/8/2026)
Ia menilai, persoalan bukan semata-mata mengenai seberapa besar fasilitas yang diterima anggota dewan, tetapi bagaimana fasilitas tersebut berbanding lurus dengan keberadaan mereka di tengah masyarakat.
Rudi menyebut, ketika terjadi polemik mengenai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, kebijakan pemerintah daerah hingga persoalan penganggaran, anggota DPRD—khususnya yang berada di komisi terkait—semestinya tampil memberikan penjelasan berdasarkan data dan kewenangan yang dimiliki.
“Sebagai wakil rakyat, anggota dewan wajib menjadi garda terdepan dalam memberikan pencerahan, bukan justru berlindung di balik zona nyaman ketika terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudi, pembagian anggota DPRD ke dalam komisi dengan bidang tugas tertentu seharusnya menjadi modal bagi setiap legislator untuk memahami sekaligus menjelaskan persoalan sesuai tupoksinya.
Karena itu, ia mendorong anggota komisi terkait untuk tidak ragu menyampaikan klarifikasi ketika masyarakat membutuhkan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap anggota telah ditempatkan di komisi spesifik sesuai bidangnya. Artinya, mereka memiliki ruang dan kewenangan untuk membedah setiap persoalan daerah. Ketika muncul polemik, anggota komisi terkait harus berani tampil memberikan edukasi dan klarifikasi yang objektif,” katanya.
Rudi mengingatkan, sikap diam dari para wakil rakyat justru berpotensi menciptakan ruang kosong informasi. Ruang tersebut, kata dia, dapat diisi oleh asumsi, rumor, bahkan informasi yang belum tentu memiliki dasar kebenaran.
“Sikap bungkam dari wakil rakyat hanya akan membiarkan masyarakat tenggelam dalam asumsi liar dan disinformasi yang merusak nalar kritis publik. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin berujung pada konflik dan fitnah,” tegasnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang lembaga DPRD secara keseluruhan, melainkan sebagai pengingat agar fungsi representasi masyarakat benar-benar dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Rudi berharap DPRD Magetan tidak hanya aktif ketika berada di ruang sidang atau agenda formal kelembagaan. Menurutnya, wakil rakyat juga harus hadir dalam dinamika persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Sudah saatnya DPRD Magetan berhenti menjadi penonton pasif atas berbagai dinamika di daerah pemilihannya. Keberanian berbicara sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing komisi adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang mutlak,” tandasnya.
Lebih jauh, Rudi menilai kepercayaan publik terhadap DPRD tidak cukup dibangun melalui seremonial maupun pernyataan formal. Kepercayaan harus dibuktikan melalui keberanian mengambil posisi sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat.
“Rakyat Magetan telah memberikan fasilitas yang lebih dari cukup. Kini giliran para wakil dewan membayar lunas privilese tersebut dengan suara yang mencerdaskan, mereduksi kebingungan, dan benar-benar hadir sebagai pelurus informasi yang terpercaya,” pungkas Kang Rugos. (Gun)
