 |
| Riyono Caping Terima Keluhan Peternak Ayam Petelur, Desak Pemerintah Selamatkan Usaha Rakyat |
Ponorogo - Jeritan peternak ayam petelur di Jawa Timur kembali mengemuka. Anjloknya harga telur di tingkat kandang membuat para peternak berada dalam kondisi tertekan, bahkan terancam mengalami kerugian besar akibat ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual.
Penurunan harga telur mulai dirasakan sejak April 2026, pasca momentum Idul Fitri. Salah satu penyebab utama yang disampaikan peternak adalah terjadinya kelebihan pasokan (over supply) akibat meningkatnya jumlah pelaku baru dalam industri ayam petelur, sementara pertumbuhan konsumsi masyarakat belum mampu menyerap produksi yang ada.
Keluhan tersebut disampaikan para peternak kepada Riyono Caping, anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Jawa Timur VII, dalam forum dialog bersama koperasi sekunder peternak ayam petelur. Pertemuan yang menghadirkan peternak dari Blitar, Magetan, Ponorogo, Jombang, hingga Mojokerto itu berlangsung secara terbuka dengan membahas akar persoalan sekaligus mencari langkah penyelesaian.
“Peternak ayam petelur saat ini bukan hanya menghadapi persoalan harga, tetapi juga ketidakpastian usaha. Mereka membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan solusi nyata agar keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” ucap Riyono Caping.
Ia menjelaskan, kondisi harga telur saat ini berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak. Angka tersebut masih berada di bawah biaya produksi yang mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram.
Artinya, setiap hari peternak harus menanggung kerugian apabila tidak ada intervensi dan langkah cepat dari pemerintah.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, peternak rakyat akan semakin terpuruk. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pencipta solusi dan pasar,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, para peternak menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Mereka telah berkoordinasi mulai dari pemerintah kabupaten/kota, kepala daerah, hingga DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mencari jalan keluar. Namun hingga kini, persoalan harga telur masih belum menemukan titik terang.
Tidak hanya harga telur yang mengalami tekanan, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi, khususnya harga pakan. Kenaikan bahan baku pakan seperti bungkil kedelai yang masih bergantung pada impor membuat biaya produksi terus meningkat dan semakin mempersempit ruang keuntungan peternak.
Riyono menyebut, salah satu langkah jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjadikan telur sebagai bagian dari komponen bantuan pangan pemerintah. Menurutnya, pola penyerapan seperti yang pernah dilakukan pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan pasokan di tingkat peternak.
“Misalnya dengan memasukkan telur sebagai bagian dari bantuan pangan, seperti pemberian 10 butir telur bagi penerima manfaat. Ini bisa membantu menyerap produksi sekaligus meningkatkan gizi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan konsumsi telur nasional yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data produksi, Indonesia memiliki produksi telur yang besar, namun peningkatan konsumsi belum berjalan seimbang sehingga terjadi kelebihan pasokan.
“Persoalan ini bukan semata-mata produksi, tetapi bagaimana negara menciptakan keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Jangan sampai peternak didorong untuk produksi, tetapi ketika panen justru tidak memiliki pasar,” tambah Riyono.
Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis melalui penyerapan telur oleh lembaga pemerintah, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), maupun skema pembelian melalui BUMN sebagai bentuk keberpihakan terhadap peternak rakyat.
“Peternak tidak meminta belas kasihan, mereka hanya ingin ada kebijakan yang adil agar usaha mereka tetap berjalan. Negara harus hadir menciptakan pasar baru, melakukan penyerapan, dan melindungi keberlangsungan peternakan rakyat,” pungkas Riyono Caping. (Gun)
Penurunan harga telur mulai dirasakan sejak April 2026, pasca momentum Idul Fitri. Salah satu penyebab utama yang disampaikan peternak adalah terjadinya kelebihan pasokan (over supply) akibat meningkatnya jumlah pelaku baru dalam industri ayam petelur, sementara pertumbuhan konsumsi masyarakat belum mampu menyerap produksi yang ada.
Keluhan tersebut disampaikan para peternak kepada Riyono Caping, anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Jawa Timur VII, dalam forum dialog bersama koperasi sekunder peternak ayam petelur. Pertemuan yang menghadirkan peternak dari Blitar, Magetan, Ponorogo, Jombang, hingga Mojokerto itu berlangsung secara terbuka dengan membahas akar persoalan sekaligus mencari langkah penyelesaian.
“Peternak ayam petelur saat ini bukan hanya menghadapi persoalan harga, tetapi juga ketidakpastian usaha. Mereka membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan solusi nyata agar keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” ucap Riyono Caping.
Ia menjelaskan, kondisi harga telur saat ini berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak. Angka tersebut masih berada di bawah biaya produksi yang mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram.
Artinya, setiap hari peternak harus menanggung kerugian apabila tidak ada intervensi dan langkah cepat dari pemerintah.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, peternak rakyat akan semakin terpuruk. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pencipta solusi dan pasar,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, para peternak menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Mereka telah berkoordinasi mulai dari pemerintah kabupaten/kota, kepala daerah, hingga DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mencari jalan keluar. Namun hingga kini, persoalan harga telur masih belum menemukan titik terang.
Tidak hanya harga telur yang mengalami tekanan, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi, khususnya harga pakan. Kenaikan bahan baku pakan seperti bungkil kedelai yang masih bergantung pada impor membuat biaya produksi terus meningkat dan semakin mempersempit ruang keuntungan peternak.
Riyono menyebut, salah satu langkah jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjadikan telur sebagai bagian dari komponen bantuan pangan pemerintah. Menurutnya, pola penyerapan seperti yang pernah dilakukan pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan pasokan di tingkat peternak.
“Misalnya dengan memasukkan telur sebagai bagian dari bantuan pangan, seperti pemberian 10 butir telur bagi penerima manfaat. Ini bisa membantu menyerap produksi sekaligus meningkatkan gizi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan konsumsi telur nasional yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data produksi, Indonesia memiliki produksi telur yang besar, namun peningkatan konsumsi belum berjalan seimbang sehingga terjadi kelebihan pasokan.
“Persoalan ini bukan semata-mata produksi, tetapi bagaimana negara menciptakan keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Jangan sampai peternak didorong untuk produksi, tetapi ketika panen justru tidak memiliki pasar,” tambah Riyono.
Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis melalui penyerapan telur oleh lembaga pemerintah, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), maupun skema pembelian melalui BUMN sebagai bentuk keberpihakan terhadap peternak rakyat.
“Peternak tidak meminta belas kasihan, mereka hanya ingin ada kebijakan yang adil agar usaha mereka tetap berjalan. Negara harus hadir menciptakan pasar baru, melakukan penyerapan, dan melindungi keberlangsungan peternakan rakyat,” pungkas Riyono Caping. (Gun)
