Ponorogo,beritagress,com,- Rapat paripurna DPRzD Ponorogo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait perluasan wilayah desa baru di Ponorogo berjalan lancar. pada Rabu, 17 Juni 2026,
Dalam agenda tersebut ,seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan desa baru yang sebelumnya berstatus desa persiapan.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ponorogo tersebut dipimpin Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Sugiarto, jajaran Forkopimda, anggota DPRD dari seluruh fraksi, dan sejumlah tamu undangan.
Agenda sidang dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 itu berfokus pada pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Raperda pembentukan desa definitif.
Kelima desa yang diusulkan adalah Desa Sambiganen, Desa Galih, Desa Ngandel, dan Desa Pucak Mulyo di Kecamatan Ngrayun, serta Desa Argo Mulya di Kecamatan Slahung.
Pembentukan desa baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, proses pembentukan desa telah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, mulai dari pembahasan internal, kunjungan lapangan ke wilayah calon desa, hingga konsultasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
“Yang disampaikan tadi meliputi aspek administrasi, batas wilayah, serta kesiapan penganggaran,” ujar Dwi Agus Prayitno usai rapat paripurna.
Dwi Agus Prayitno, S.H.,M.Si menambahkan secara umum seluruh fraksi DPRD memberikan dukungan terhadap lima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Secara garis besar, masing-masing fraksi telah menyetujui Raperda ini menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya akan disampaikan dalam rapat berikutnya melalui pandangan dari pihak eksekutif. Kita tunggu saja proses berikutnya,” katanya.
DPRD menilai pembentukan desa baru telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
Berbagai aspek telah dikaji secara komprehensif, mulai dari persyaratan administratif dan teknis hingga kejelasan batas wilayah masing-masing desa.
Bagi masyarakat di wilayah calon desa definitif, keputusan ini menjadi harapan baru. Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat, berbagai program pembangunan diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rapat Paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Keputusan yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar hukum pembentukan lima desa baru sekaligus tonggak awal dalam memperkuat pelayanan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan kelima desa persiapan tersebut dapat resmi berstatus desa definitif pada akhir tahun 2026 setelah seluruh tahapan legislasi dan administrasi selesai dilaksanakan. (Yogie)
