 |
| Komisi V DPR-RI, Riyono Caping : "Jangan sampai program strategis mandek hanya karena lemahnya antisipasi regulasi dan lambannya eksekusi anggaran. Ada hibah luar negeri lebih dari Rp500 miliar yang gagal terserap. Tahun depan ini harus diperbaiki total agar serapan minimal bisa menembus 85 persen,” |
Jakarta, beritagress.com-Komisi IV DPR RI menyoroti serius kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat kerja terbaru yang membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, serapan anggaran APBN 2025, hingga capaian sektor perikanan dan kelautan nasional tahun 2026.
Meski pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencatat lonjakan signifikan, DPR mengingatkan bahwa kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya angka di atas kertas.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, menegaskan bahwa temuan BPK terhadap laporan keuangan KKP memang masih didominasi persoalan administratif. Namun demikian, ia meminta kementerian tidak menganggap remeh sejumlah catatan yang dinilai berkaitan langsung dengan tata kelola sektor kelautan dan optimalisasi penerimaan negara.
“Sebagian besar memang sudah ditindaklanjuti, tetapi masih ada persoalan mendasar terkait tata kelola pemanfaatan ruang laut dan benih bening lobster (BBL) yang belum sinkron dengan potensi PNBP. Ini menunjukkan perencanaan KKP masih perlu dibenahi lebih serius dan lebih terukur,” tegas Riyono.
Dalam evaluasi tersebut, KKP tercatat hanya mampu menyerap anggaran sekitar Rp7,97 triliun dari total pagu Rp10,02 triliun atau sekitar 79,51 persen. Angka itu dinilai masih jauh dari ideal, terlebih terdapat lebih dari Rp1 triliun anggaran yang tidak terserap akibat berbagai kendala, termasuk hambatan regulasi dan situasi global.
Riyono menilai rendahnya serapan anggaran menjadi alarm bagi KKP agar tidak kehilangan momentum pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang saat ini sedang tumbuh pesat.
“Jangan sampai program strategis mandek hanya karena lemahnya antisipasi regulasi dan lambannya eksekusi anggaran. Ada hibah luar negeri lebih dari Rp500 miliar yang gagal terserap. Tahun depan ini harus diperbaiki total agar serapan minimal bisa menembus 85 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi IV DPR memberikan apresiasi terhadap capaian PNBP sektor kelautan dan perikanan yang mencapai Rp2,3 triliun atau naik lebih dari 30 persen. Kenaikan tersebut disebut sebagai capaian terbesar dalam 12 tahun terakhir, ditopang produksi perikanan nasional yang meningkat hingga 26,25 juta ton.
Menurut Riyono, lonjakan PNBP itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor perikanan nasional sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil.
“Kenaikan PNBP lebih dari 30 persen membuktikan sektor ini sedang bergerak cepat dan mengalami akselerasi. Tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya penerimaan negara, melainkan apakah nelayan benar-benar ikut sejahtera atau tidak,” tandasnya.
Ia menekankan, arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan ekonomi berbasis desa harus diterjemahkan secara nyata oleh KKP melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan nelayan.
Riyono pun mendorong percepatan program strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan hadir di 1.000 titik pada tahun 2026. Ia menyebut program tersebut harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan dari hulu hingga hilir, bukan sekadar proyek seremonial.
“Nelayan menaruh harapan besar terhadap KNMP. Program ini harus menjadi ‘mall nelayan’ yang benar-benar menggerakkan ekonomi pesisir, mulai produksi, distribusi, pengolahan hingga pemasaran. Kalau ini serius dijalankan, kesejahteraan nelayan bukan lagi mimpi,” pungkas Riyono Caping. (Gun)
