 |
| Massa Berorasi Mengkritik Program MBG di Depan Gedung DPRD Ponorogo |
Ponorogo,beritagress.com,- Ratusan massa menggelar aksi damai berorasi menyuarakan uneg- unegnya mengkritik program Makanan Gizi Gratis (MBG )di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (7/5/2026).
Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium Ponorogo Bersatu tersebut menyuarakan aspirasinya terhadap program pemerintah utamanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait KDMP yang dinilai menghamburkan anggaran dan jauh dari kata efisiensi seperti yang digembar gemborkan pemerintah saat ini.
Dengan membawa poster bernada kritik pedas, massa gabungan baik dari DPC GRIB Jaya, Garda Wengker, PRC, Estafet, Garda Satu, Aktivis 45, dan sejumlah organisasi lainnya berjalan sambil berorasi mensoal program MBG yang dinilai tidak bermanfaat.
Mereka menyuarakan keresahan masyarakat saat ini dalam himpitan ekonomi yang begitu sulit serta keprihatinan terhadap para guru honorer kurang adanya perhatian serius dari pemerintah justru Program MBG mendapat gelontoran dana trilyunan rupiah dengan mudah.
Anom ketua konsorsium Ponorogo Bersatu mengatakan dengan tegas bahwa program MBG layak distop karena keberadaanya dinilai kurang ada manfaat bagi masyarakat
"Hadirnya Program MBG justru tidak bisa memberikan manfaat, justru berbagai masalah muncul bahkan terkesan menghamburkan anggaran negara" tegasnya
Anom menambahkan ,kita semua tahu, Program MBG ini menjadi program istimewa dibanding program yang lain misalnya kesehatan dan pendidikan
"Justru ini yang menjadi masalah .seharusnya pemerintah tidak pilih kasih, Selain MBG,Program kesehatan dan Pendidikan itu juga sangat penting. Kalau MBG bisa, kenapa pendidikan dan kesehatan tidak disentuh. Artinya negara harus adil. Tidak hanya MBG yang seolah menjadi program top yang bisa mensejahterakan rakyat " Tegas Anom
Sesuai fakta saja, Berapa trilyun anggaran untuk MBG, namun nasib guru honorer masih jauh dari mapan baik kesejahteraan maupun gajinya.
" Hanya Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan gaji guru honorer, itupun sudah mengabdi bertahun- tahun , tap berbanding terbalik dengan gaji pegawai SPPG yang baru saja dilantik sudah Nerima gaji jutaan bahkan ada jalur PPPK, Dimana letak keadilannya seperti tercantum dalam sila ke 5 dalam Pancasila" tambah Anom.
Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD, perwakilan massa akhirnya diterima pimpinan DPRD untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta agar aspirasi masyarakat Ponorogo terkait evaluasi program MBG disampaikan kepada pemerintah pusat .
(Yogie)
