 |
| Ketua Partai Gelora Kabupaten Magetan, Ali Robert |
Ketua Partai Gelora Kabupaten Magetan, Ali Robert, menegaskan bahwa polemik yang berkembang saat ini tidak semestinya hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga menjadi ruang evaluasi terhadap relasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang DPRD hanya sebagai lembaga pengusul proyek pembangunan, padahal fungsi utama legislatif jauh lebih strategis dalam menjaga arah kebijakan daerah.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD bukan pelaksana proyek atau eksekutor kegiatan. Pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran tetap berada di tangan eksekutif melalui OPD,” ucap Robert.
Ia menekankan, dalam sistem pemerintahan daerah, posisi legislatif dan eksekutif harus berjalan seimbang sebagai mitra kerja demokratis. DPRD, kata dia, tidak boleh kehilangan peran kritisnya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.
“Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan. Karena itu DPRD harus mampu menjadi pengawas yang objektif agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat dan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait kasus pokir yang kini menjadi perhatian publik luas, Robert meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun ia mengingatkan, kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pencarian pihak yang disalahkan, melainkan harus menjadi momentum pembenahan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar persoalan individu atau kelompok tertentu. Yang lebih penting adalah bagaimana kejadian ini menjadi titik evaluasi bersama agar tata kelola pemerintahan daerah semakin bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Robert menjelaskan, pokok pikiran DPRD pada dasarnya merupakan saluran aspirasi masyarakat yang diperjuangkan anggota dewan. Meski demikian, seluruh prosesnya tetap harus tunduk pada mekanisme perencanaan pembangunan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pokir bukan proyek pribadi anggota DPRD. Itu aspirasi masyarakat yang harus masuk dalam sistem perencanaan pemerintah daerah. Karena itu, eksekutif juga memiliki peran penting dalam proses verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaannya,” imbuhnya.
Ia juga mengakui bahwa situasi yang berkembang saat ini telah memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Menurut Robert, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik menjadi ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.
“Kami prihatin karena dampaknya sangat luas. Masyarakat menjadi gaduh, muncul rasa saling curiga, bahkan kepercayaan terhadap lembaga negara ikut tergerus. Semua partai politik harus melakukan introspeksi. Politik seharusnya kembali pada semangat pengabdian, bukan semata-mata kepentingan,” tandasnya.
Robert turut mengingatkan agar kasus yang sedang berjalan tidak dimanfaatkan sebagai alat membangun opini liar maupun ajang saling menjatuhkan antar kelompok politik. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan stabilitas dan kepastian bahwa roda pemerintahan tetap berjalan untuk melayani kepentingan publik.
“Gelora berharap proses hukum berjalan objektif, profesional, dan terbuka. Di saat yang sama, pemerintahan daerah harus tetap fokus bekerja melayani masyarakat. Jangan sampai energi daerah habis hanya untuk konflik politik yang berkepanjangan,” pungkasnya.(Gun)
