Jakarta, beritagress.com-Dampak krisis energi mulai dirasakan hingga kawasan pesisir, terutama oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di daratan kini turut memengaruhi harga BBM untuk sektor perikanan.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, menegaskan bahwa BBM subsidi untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT harus tetap tersedia dan tidak mengalami kenaikan harga. Menurutnya, kebutuhan nelayan kecil perlu dijaga agar aktivitas melaut tetap berjalan.
“Krisis energi berpotensi menekan sektor perikanan tangkap. Karena itu, PKS meminta pemerintah memastikan stok BBM bagi nelayan kecil di bawah 5 GT tetap aman dan harganya tidak berubah,” ucap Riyono.
Ia menjelaskan, jumlah nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT saat ini diperkirakan mencapai 200 ribu orang. Sementara kapal perikanan berukuran di atas 30 GT tercatat sekitar 5.000 unit. Sebagian besar armada penangkapan ikan di Indonesia, sekitar 90 persen, merupakan kapal kecil yang beroperasi harian (one day fishing) dan hasil tangkapannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Riyono menyebut harga BBM subsidi untuk nelayan kecil sejauh ini masih bertahan di angka Rp6.800 per liter, dengan subsidi sekitar Rp1.000 per liter. Sedangkan harga BBM non-subsidi berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Namun, bagi pelaku usaha perikanan dengan kapal di atas 30 GT, harga BBM disebut sudah melonjak hingga Rp25.000 sampai Rp28.500 per liter.
“Lonjakan harga ini tentu sangat memberatkan pelaku usaha perikanan tangkap,” katanya.
Ia menambahkan, biaya operasional sektor perikanan tangkap sebagian besar ditopang oleh kebutuhan BBM, yang porsinya bisa mencapai 60 persen. Karena itu, kenaikan harga bahan bakar akan sangat membebani usaha nelayan dan pengusaha perikanan jika tidak segera diantisipasi pemerintah.
Sebagai solusi, PKS mengusulkan agar kapal perikanan di bawah 100 GT dapat memperoleh BBM dengan skema semi subsidi berbasis kuota. Menurut Riyono, sistem tersebut dapat membantu menekan biaya operasional sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan subsidi.(Gun)
