 |
| Koordinator Forum Rumah Kita Magetan, Rudi Setiawan |
Magetan, beritagress.com-Kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan periode 2021–2023 yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Magetan menuai sorotan publik.
Pasalnya, Dugaan kerugian negara yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah dinilai bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut nasib masyarakat kecil yang diduga menjadi korban dalam praktik penyalahgunaan anggaran tersebut.
Koordinator Forum Rumah Kita, Rudi Setiawan, menyampaikan keprihatinannya atas munculnya informasi mengenai sejumlah anggota kelompok masyarakat (Pokmas) yang diduga hanya dijadikan alat administratif dalam proses pencairan dana bantuan. Menurutnya, masyarakat awam kerap berada di posisi rentan karena kurang memahami prosedur hukum dan administrasi.
“Kasus ini menjadi ironi besar. Masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat justru diduga dijadikan tameng. Mereka diminta menandatangani dokumen pertanggungjawaban, sementara pihak yang menikmati keuntungan justru bersembunyi di belakang,” ucap Rudi Setiawan dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026)
Ia menilai persoalan Pokir tidak bisa dilepaskan dari tingginya biaya politik yang terjadi saat kontestasi pemilu. Menurutnya, praktik politik uang menjadi akar persoalan yang kemudian melahirkan upaya pengembalian modal melalui berbagai celah anggaran setelah seseorang terpilih menjadi wakil rakyat.
“Ketika suara rakyat dibeli dengan amplop lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah, maka yang terjadi sesungguhnya adalah transaksi jangka pendek yang merugikan masyarakat lima tahun ke depan. Uangnya habis sehari, tetapi dampaknya panjang,” tegasnya.
Rudi juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak di lapangan saja. Ia menegaskan bahwa aktor utama yang merancang dugaan pemotongan dana bantuan harus diungkap agar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar yang lemah. Kejaksaan harus berani menelusuri siapa dalang sesungguhnya, siapa makelar anggaran, dan siapa yang menikmati aliran dana tersebut,” katanya.
Selain itu, ia mengajak masyarakat Magetan untuk lebih kritis menghadapi pemilu mendatang dengan memilih wakil rakyat berdasarkan integritas dan rekam jejak, bukan karena iming-iming uang sesaat.
“Perubahan Magetan dimulai dari bilik suara. Jangan tukar masa depan daerah ini hanya dengan selembar uang lima puluh ribu rupiah. Kalau politik uang terus dibiarkan, maka rakyat kecil akan terus menjadi korban,” pungkas Rudi Setiawan.
(Gun)
