 |
| Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pansuspenyampaian Hasil Pansus Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo (LKPJ) tahun Anggaran 2023 |
Ponorogo,beritagress.com,- DPRD Ponorogo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda penyampaian Hasil Pansus Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo (LKPJ) tahun Anggaran 2023 menyampaikan beberapa rekomendasi penting. Rapat Paripurna di Gedung DPRD Ponorogo Lantai 3, Senin, (13/05).
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd usai memimpin rapat sidang paripurna kepada sejumlah Media mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil kerja Pansus LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2023.
"Banyak hal yang kita hasilkan dari Pansus yang telah bekerja hampir satu bulan," jelasnya.
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikannya merupakan implementasi kinerja Bupati Ponorogo terhadap program yang telah dijanjikan dalam visi-misinya.
"Kinerja Bupati kita sandingkan dengan RPJMD Bupati Ponorogo apakah Bupati Ponorogo dalam mengimplementasikan programnya linier dengan RPJMD atau tidak," jelasnya.
Masih kata Sunarto, salah satu contoh ketika proses Pilkada Bupati Ponorogo dulu memberi jaminan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Faktanya banyak petani kita saat ini, dimasa tanam masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi," jelasnya.
Selain itu, rekomendasi yang Kedua, Terkait dengan Bantuan Khusus Keuangan Desa menjadi sorotan karena ada desa mendapatkan BKKD sangat tinggi, ada yang sangat kecil bahkan ada yang tidak mendapatkan.
"Ini sudah kita sampaikan ke Pemerintah Daerah, ke depan harapannya ada kriteria-kriteria yang jelas, proporsional, profesional dan berkeadilan sehingga tidak menyebabkan kecemburuan karena semua desa mempunyai peran terhadap kontribusi daerah baik itu dari pajak, PBB dll," jelasnya.
Selanjutnya, masih kata Sunarto, di Bidang Infrastruktur Pembangunan tidak hanya terpusat di Kota melainkan proporsional hingga ke pedesaan.
"Kalau kita melihat di Perkotaan sudah lumayan memadai namun di desa masih jauh dari harapan. Pedesaan masih belum mendapat sentuhan yang baik," terangnya.
Sunarto juga mengungkapkan Implementasi pengalokasian Pembangunan Titik Sumur Air Dalam kepada masyarakat penyebarannya masih belum merata.
"Penyebarannya tidak proporsional, penyebarannya tidak sesuai luasan wilayah sehingga masih ada banyak ketimpangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Nasdem ini mengatakan bahwa Rekomendasi ini akan ditinjaklanjutinya ke depan di Peraturan Daerah terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
"Nanti setelah ini kita menunggu Raperda Pertanggung Jawaban dari Bupati, setelah dikirim akan kita bahas lebih lanjut dalam pansus berikutnya," pungkasnya.
(ADV/Yogie )
