Musrenbang 2023, Sunarto Ketua DPRD Ponorogo Sampaikan Arah Pembangunan Hingga Bahas RKPD 2024

 

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto di
Acara Musrenbang kabupaten Ponorogo

Ponorogo,beritagress.com,- Gelar Musrenbang 2023 yang laksanakan  Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pada Rabu (22/3/2023) kemarin Mendapat  point' khusus oleh pihak Legislatif saat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024,Selasa (21/3/2023).

Seperti yang disampaikan Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo yang hadir dan memberikan sambutan'nya menyampaikan beberapa catatan dari wakil rakyat untuk meminta kebijakan pembangunan satu tahu kedepan.

Agar Pemkab untuk berkolaborasi dengan Legislatif yakni DPRD sebagai salah satu lembaga kontrol pemerintahan. S

Selain itu, Sunarto juga mendesak agar Bupati Sugiri Sancoko dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Ponorogo agar bisa menyelesaikan masalah anjloknya harga gabah ditingkat petani dan kelangkaan pupuk subsidi.Dan dampak yang terjadi saat ini membuat petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga tinggi. 

" Agar petani tidak resah dengan hal tersebut, maka meminta peran serta Bupati, KP3 yang secara aturan diberi kewenangan untuk mengatasi persoalan ini," terangnya.

Lebih lanjut, Sunarto mendesak agar Pemkab memaksimalkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga bisa signifikan membantu pembangunan di Ponorogo.Dan Sumber pendapatan asli daerah dari pajak, retribusi, dan lainnya, Pemkab harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Untuk anggaran pemilu tahun 2024 yang dianggarkan Pemkab, jangan sampai mengalahkan anggaran program prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.Supaya pos anggaran ini tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Sunarto menambahkan agar Mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemkab menjadi salah satu kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan pada tahun 2024, dan Pemkab harus mengakomodir itu.

" DPRD Ponorogo meminta agar pokok pikiran ini segera di masukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai dokumen penting dalam realisasi RKPD tahun 2024," tegasnya.(adv/Yogie )