 |
| Gambar ilustrasi di hasilkan oleh AI |
Janji manis tentang bangkitnya pendidikan tinggi dan multiplier effect ekonomi lokal terancam menguap akibat ketidakjelasan status hibah lahan aset daerah. Ketimbang menghadirkan solusi, isu ini justru berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Menanggapi ketidakpastian yang berlarut-larut ini, Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Magetan, Agus Suyanto, angkat bicara secara tegas. Ia menilai pemerintah daerah dan pihak kampus harus segera mengambil sikap transparan agar ruang publik tidak terus disesaki spekulasi.
"Pemerintah Kabupaten Magetan dan UNESA tidak boleh membiarkan persoalan ini menggantung tanpa arah. Kalau memang berlanjut, buka ke publik apa dasar hukum dan tahapannya. Kalau batal atau ada kendala, sampaikan secara jujur beserta alasannya. Jangan gantung harapan rakyat dan membiarkan masyarakat terbelah dalam spekulasi yang tidak perlu. Publik tidak butuh drama, publik butuh kepastian, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak!" ucap Agus Suyanto, Senin (24/8/2026
Agus Suyanto menambahkan bahwa pers dan media online di Magetan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara proporsional. Menurutnya, kritik dan dinamika yang muncul dari aktivis maupun media bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bentuk pengawasan agar tata kelola aset daerah tetap berjalan di atas koridor hukum (clean governance).
Investasi pendidikan memang krusial bagi masa depan generasi muda Magetan, namun transparansi dan akuntabilitas kebijakan jauh lebih utama. Pemkab Magetan dan UNESA mendesak untuk segera duduk bersama, menyatukan suara, dan menyampaikan fakta yang utuh kepada publik.
"Rakyat Magetan berhak mendapatkan kejelasan, bukan retorika yang terus berputar tanpa ujung." tegasnya
(Gun)
