Capaian PBB-P2 Magetan Tembus 43,54 Persen, Sisa Ketetapan Masih Jadi Fokus Penagihan

Kantor BPKPD Kabupaten Magetan

Magetan, beritagress.com-Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Magetan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan evaluasi penerimaan PBB per kecamatan/kelurahan tahun 2026, secara keseluruhan per tanggal 22 Juni 2026, realisasi pembayaran tercatat mencapai 43,54 persen.

Dari total ketetapan sebanyak 529.949 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai ketetapan sebesar Rp28.137.802.143, realisasi yang telah masuk mencapai 230.724 SPPT dengan nilai penerimaan sebesar Rp9.645.820.314. Sementara itu, masih terdapat sisa ketetapan sebesar 299.225 SPPT dengan nilai sekitar Rp18.491.981.829 atau 56,46 persen yang menjadi pekerjaan rumah pada periode berikutnya.

Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pelaporan PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan, Sumarsono, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya pergerakan positif, namun optimalisasi penagihan tetap menjadi perhatian agar target penerimaan dapat tercapai.

“Secara keseluruhan realisasi PBB-P2 saat ini sudah mencapai 43,54 persen. Dari ketetapan Rp28,1 miliar, sudah terealisasi sekitar Rp9,6 miliar. Namun masih ada sisa ketetapan yang harus terus kita dorong agar masyarakat segera memenuhi kewajiban pajaknya,” ucao Sumarsono saat ditemui diruang kerjanya, Senin (22/6/2026)

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap capaian masing-masing wilayah, termasuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Menurutnya, keberhasilan penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada sistem penagihan, tetapi juga kesadaran masyarakat karena pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Pajak daerah merupakan salah satu kekuatan utama dalam mendukung pembangunan. Karena itu kami terus melakukan monitoring dan mendorong pemerintah desa maupun kelurahan untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” pungkasnya.

Dengan masih tersisanya lebih dari separuh ketetapan PBB-P2, BPKPD Magetan menegaskan komitmennya untuk mempercepat optimalisasi penerimaan melalui evaluasi, koordinasi, serta penguatan penagihan agar target PAD dari sektor pajak dapat tercapai secara maksimal.(Gun)